Jakarta, NTT Online - Mayoritas fraksi di parlemen menilai ada indikasi pidana korupsi dalam proses pemberian fpjp dan pms terhadap Bank Century. Setidaknya hanya Demokrat dan PKB yang tegas menilai kebijakan bailout tidak salah. Menurut Ketua Pansus Idrus Marham, kemungkinan besar tidak akan berubah saat pemberian pandangan akhir nantinya.

"Pandangan itu atas tema yang sudah dilakukan pemeriksaan, besok kita justru mendapat tambahan data KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) dari BPK," ujar Idrus di sela-sela sidang, Senin 8 Februari 2010.

Kertas Kerja Pemeriksaan merupakan dokumen BPK dari pihak-pihak yang diaudit. Berdasar data itulah BPK menyimpulkan 9 indikasi pelanggaran dalam laporan audit investigasinya.

Pansus, kata Idrus, butuh data itu untuk memverifikasi lebih lanjut karena ketika diperiksa beberapa saksi dinilai kurang kooperatif dengan banyak memberi jawaban lupa atau tidak tahu ketika diperiksa. Nah, Pansus baru bisa mendapatkan data itu setelah mendapatkan izin menyalin dari PN Jakarta Pusat.

Idrus menambahkan, pandangan fraksi tersebut akan ditindaklanjuti tim kecil penyusun laporan akhir. Tim itu nantinya dibentuk proporsional berdasrkan fraksi. "Anggotanya sekitar 15 orang," ujar Wakil Ketua Pansus Mahfudz Siddiq. Tugasnya "Mengkompilasi pandangan sekarang kemudian menyusun outline laporan akhir," ujar Mahfudz.

Perlu diketahui, sebelum penyampaian pandangan fraksi-fraksi pagi tadi, sempat diwarnai perdebatan. Fraksi Demokrat menilai tidak perlu ada penyampaian pandangan awal. Alasannya anggota pansus baru menerima data aliran dana dari PPATK hari ini.

Namun, argumentasi itu mentah. Menurut Idrus, pemeriksaan soal aliran dana memang baru akan dilakukan pekan ini. "Besok kita minta keterangan PPATK dan BPK," kata Idrus. Berdasar jadwal, PPATK memberi keterangan pukul 14.00, dan BPK pukul 19.00.vvn